Ismeth Abdullah Serap Aspirasi Warga Tiban Bukit Asri, Soroti Persoalan UWTO

Ismeth Abdullah Serap Aspirasi Warga Tiban Bukit Asri, Soroti Persoalan UWTO




IKLAN RUTAN

iklan rutan

iklan rutan

Batam24.com l BATAM – Usai Salat Isya, Anggota DPD RI Ismeth Abdullah didampingi sang istri, Aida Ismeth, melaksanakan kunjungan reses di Perumahan Tiban Bukit Asri, RW 10, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Senin (16/2/2026) pukul 20.10 WIB.

Kedatangan rombongan disambut antusias warga yang telah menunggu untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung.

Ketua RW 10, Azhari, dalam sambutannya mengungkapkan kebanggaannya atas kehadiran mantan pemimpin daerah tersebut di lingkungan mereka.

“Suatu kebahagiaan bagi kami warga Perumahan Tiban Bukit Asri dapat bertemu langsung dengan sosok tokoh yang kami banggakan Bapak Ismeth Abdullah beserta Ibu Aida Ismeth. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Ismeth Abdullah menekankan fungsi dan tugasnya sebagai anggota DPD RI, sekaligus mengajak masyarakat memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.

Pada sesi dialog, salah satu warga, Ahmad, menyoroti persoalan UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) yang dinilai memberatkan masyarakat perumahan.

“Mohon kiranya Pak Ismeth dapat membantu mendorong pemerintah melalui BP Batam agar UWTO untuk perumahan dapat dihapuskan,” kata Ahmad.

Ia menjelaskan, perumahan mereka telah berusia lebih dari 30 tahun dan segera memasuki masa perpanjangan UWTO. Warga berharap ada keringanan, seperti skema cicilan bahkan penghapusan, karena selain UWTO masyarakat juga wajib membayar PBB.

Sejumlah aspirasi lain juga turut disampaikan warga, mulai dari persoalan administrasi lahan hingga pelayanan publik.

Menanggapi hal tersebut, Ismeth memastikan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah pusat maupun daerah.

“Kita akan tindak lanjuti apa yang menjadi aspirasi bapak ibu sekalian. Jika terkait kebijakan pusat akan kami bahas di Komite I DPD RI, sedangkan kebijakan daerah akan kami koordinasikan dengan gubernur, BP Batam maupun wali kota,” tutupnya. (Rara)