Pengukuhan Pengurus PERPADI Kepri: Sinergi Kunci Wujudkan Ketahanan Pangan dan Akhiri Ketergantungan Impor Beras
Rara
Batam24.com | BATAM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (PERPADI) resmi dikukuhkan di Provinsi Kepulauan Riau untuk masa bakti 2026–2031. Acara pelantikan dan pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PERPADI, Ir. Sutarto Alimoeso, MM, dan mengukuhkan Syamsul, S.H. sebagai Ketua DPD PERPADI Kepri periode baru. Lokasi di Gedung Graha Kepri Kec. Batam Batam.
Foto Bersama dengan Pengurus PERPADI Kepri
Dalam sambutannya, Ketua Umum Sutarto Alimoeso menegaskan bahwa kehadiran PERPADI di daerah harus berperan aktif menjaga stabilitas pangan, khususnya pasokan dan harga beras. Menurutnya, Kepri sebagai wilayah yang tidak memproduksi beras sendiri sangat bergantung pada suplai dari luar daerah, sehingga sinergi antara pengusaha, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi keharusan mutlak.
"Kita harus bersinergi agar pendatangan beras dari luar daerah berjalan dengan kolaborasi yang baik. Kualitas harus terjaga, harga harus terkontrol, dan ketersediaan harus berkesinambungan. Prinsip utama pemerintah adalah mewujudkan swasembada, sehingga ke depan kita tidak lagi bergantung pada pasokan beras dari luar negeri," tegas Sutarto.
Ia menjelaskan, kenaikan harga beras belakangan ini disebabkan oleh akar masalah yang nyata: penurunan produksi gabah akibat pola panen, sementara permintaan tetap tinggi. Untuk mengatasinya, Sutarto menekankan peran vital pemerintah melalui Perum Bulog sebagai alat penyangga harga. "Pemerintah tidak boleh ikut bersaing membeli saat harga naik, namun harus mengeluarkan cadangan beras pemerintah untuk mengisi kekurangan pasar. Ini akan menurunkan harga di daerah produsen, sehingga harga kiriman ke daerah penerima seperti Kepri juga ikut turun," paparnya.
Sutarto juga menyoroti isu beredarnya beras impor dari Thailand dan Kamboja di pasaran Batam yang dikeluhkan Lembaga Perlindungan Konsumen. Ia mengingatkan arah kebijakan nasional yang mulai membatasi impor dan memprioritaskan pasokan dalam negeri. "Tugas kami memfasilitasi agar pengusaha memperoleh pasokan dari dalam negeri. Jika ada praktik di luar ketentuan, itu menjadi ranah penegakan hukum pemerintah," tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD PERPADI Kepri terpilih, Syamsul, S.H., mengungkapkan harapan besar agar organisasi ini menjadi jembatan sinergi dengan pemerintah daerah. Sesuai semangat Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, Syamsul berkomitmen memastikan ketersediaan beras lokal yang terjangkau bagi masyarakat Kepri.
"Kami juga mencatat temuan di lapangan, di daerah penghasil seperti Lampung dan Jawa Barat harga gabah sedang naik. Hal ini harus dievaluasi agar beras yang sampai ke sini tetap memiliki harga yang wajar dan dapat diterima masyarakat, sekaligus mencegah praktik yang merugikan," ujar Syamsul.
Dalam amanatnya, Sutarto juga mengingatkan tantangan besar pertanian Indonesia, mulai dari perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga perbandingan produktivitas dengan negara tetangga. Ia menekankan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga sistem distribusi yang kuat hingga ke pulau-pulau terluar.
"Indonesia memiliki potensi besar, bukan hanya untuk swasembada, tapi juga bisa menjadi pengekspor beras dunia. Namun, tantangan penyelundupan dan perdagangan ilegal harus kita hadapi bersama. PERPADI hadir dengan jaringan di 169 titik wilayah penghasil untuk mendukung penuh program pemerintah, dari hulu ke hilir," tutup Sutarto.
Acara pelantikan dan pengukuhan ini dihadiri oleh para pejabat tinggi dan pemangku kepentingan terkait, antara lain:
1. Perwakilan Gubernur Kepri: Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bpk. Andri Rinal
2. Ketua Umum DPP PERPADI Indonesia: Ir. Sutarto Alimoeso, MM
3. Perwakilan Kapolda Kepri: Direktur Reskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Sii Vester M.M. Simamora, S.I.K., M.H.
4. Perwakilan Kepala Balai Penerapan dan Riset Modernisasi Pertanian: Bpk. Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.
5. Asisten Teritorial Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral IV / Kolonel Laut (PM) Ahmad Iqbal
6. Perwakilan Komandan Korem 033 / Wirapratama: Komandan Detasemen Polisi Militer / Letkol CPM Dede Guslapa Pertadimedja
7. Perwakilan Wali Kota Batam: Asisten II Pemerintah Kota Batam Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bpk. Suhar
8. Perwakilan Kepala BKPM Batam: Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan, Dr. Sudirman Saad, S.H., M.H.
9. Wakapolres Batam: AKBP Fadli Agus, S.I.K., M.H., M.M
10. Perwakilan Bupati / Wali Kota se-Kepri dan Pemko Tanjungpinang: Asisten Administrasi Umum, Bpk. Augus Raja Unggul
Dengan dikukuhkannya pengurus baru ini, diharapkan rantai pasok beras di Kepulauan Riau menjadi lebih teratur, harga stabil, dan cita-cita kemandirian pangan Indonesia dapat terwujud sepenuhnya. (Rara)
