Surat Terbuka Warga Batam ke Ansar Ahmad Viral, Ketua IPJI Kepri Kritik Sumbangan Gaji Guru Honorer di Sekolah Negeri

Batam24.com l Batam, Kepri – Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya surat terbuka yang ditujukan kepada Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Surat tersebut ditulis oleh seorang warga Batam, Akhiruddin Syah Purba, dan dipublikasikan melalui akun Facebook pribadinya.

Dalam suratnya, Akhiruddin menyampaikan usulan agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempertimbangkan kembali penerapan SPP untuk SMA/SMK Negeri. Usulan tersebut disampaikan dengan nada satire, namun mengandung kritik terhadap kebijakan sekolah yang disebut membuka sumbangan sukarela kepada wali murid untuk membayar gaji guru honorer.

Ia menyoroti adanya temuan di salah satu SMK Negeri di Batam yang melalui rapat komite sekolah disebut memberlakukan sumbangan sukarela (infak) kepada orang tua siswa guna menutup kebutuhan pembayaran honor guru.

“Buat apa gagah-gagahan menggratiskan SPP untuk sekolah, tak tahunya ngemis juga ke wali murid untuk bayar gaji guru honorer,” tulisnya dalam surat terbuka tersebut.

Surat yang ditandatangani sebagai “Warga Batam – Kepri (Asp)” itu pun menuai beragam respons dari warganet dan memantik diskusi soal kebijakan pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK Negeri.

Ketua IPJI Kepri: Kebijakan Itu Mencoreng Nama Baik Pemprov

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepri, Ismail, angkat bicara. Ia menyayangkan jika benar ada kebijakan sekolah negeri yang membebankan pembayaran gaji guru honorer kepada wali murid melalui skema sumbangan sukarela.

“Ini sangat disayangkan. Kebijakan yang kurang baik dilakukan sekolah, dan bisa mencoreng nama baik serta kinerja Pemprov Kepri,” ujar Ismail.

Menurutnya, persoalan gaji guru honorer seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, terlebih untuk sekolah negeri yang berada di bawah kewenangan provinsi.

“Harusnya gaji guru honor murni tanggung jawab pemerintah. Apalagi ini sekolah negeri. Pemprov harus dapat menyelesaikan permasalahan ini, jangan dibebankan lagi kepada wali murid,” tegasnya.

Ia juga meminta Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau agar segera mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembayaran guru honorer.

“Gubernur Kepri melalui Kadis Pendidikan harus dapat mengalokasikan dana untuk gaji guru honor. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa dalam dunia pendidikan,” tambahnya.

Ismail bahkan menilai, jika memang pemerintah tidak mampu menanggung beban tersebut sepenuhnya, maka perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penggratisan SPP di SMA/SMK Negeri.

“Ya, betul juga usulan itu. Kalau tak mampu bayar gaji guru honor, baiknya diberlakukan saja lagi pembayaran SPP untuk sekolah SMA/SMK. Jangan demi pencitraan politik menggratiskan SPP, tapi sekolah masih minta sumbangan kepada wali murid untuk bayar gaji guru honor,” tutup Ismail.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Dinas Pendidikan terkait polemik tersebut. (Rara)