"Bekerja atau Mundur": Presiden Prabowo Beri Ultimatum Keras Direksi BUMN

Dengan ultimatum ini, publik menantikan transformasi besar-besaran di tubuh BUMN agar perusahaan negara benar-benar memberikan kontribusi maksimal bagi kas negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jan 13, 2026 - 15:52

"Bekerja atau Mundur": Presiden Prabowo Beri Ultimatum Keras Direksi BUMN

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap reformasi birokrasi di tubuh BUMN. Dalam arahan terbarunya, beliau memberikan ultimatum keras kepada seluruh direksi dan manajemen BUMN: berikan kontribusi nyata bagi negara atau segera letakkan jabatan secara terhormat.

Batam24.com | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan sikap tanpa kompromi dalam memimpin pemerintahan. Dalam arahannya pada rapat koordinasi nasional terbaru, Presiden memberikan peringatan keras kepada para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan performa secara drastis atau segera meletakkan jabatan mereka.

Komitmen Pengabdian Tanpa Syarat

Presiden menekankan bahwa BUMN adalah tulang punggung ekonomi nasional, bukan tempat untuk mencari keuntungan pribadi atau sekadar mengamankan kursi jabatan. Beliau menyatakan bahwa setiap pejabat yang merasa tidak sanggup memenuhi target atau tidak sejalan dengan visi "Swasembada Energi dan Pangan" dipersilakan untuk mundur secara terhormat.

"Saya butuh orang-orang yang siap mengabdi 24 jam untuk rakyat. Jika Anda merasa tidak sanggup, silakan mundur sekarang sebelum saya yang memberhentikan," tegas Presiden dalam pidatonya.

Fokus pada Ketahanan Energi: Proyek RDMP Balikpapan

Salah satu bukti nyata dari ketegasan ini adalah percepatan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan. Proyek ini diresmikan sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM. Presiden menuntut transparansi penuh dan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur energi ini guna mencapai kedaulatan energi nasional.

Langkah Strategis Kedepan

Sebagai tindak lanjut dari arahan ini, Kementerian BUMN dikabarkan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh (audit kinerja) terhadap seluruh jajaran direksi. Fokus utama evaluasi meliputi:

Efisiensi Anggaran: Pemangkasan biaya operasional yang tidak perlu.
Inovasi Produksi: Percepatan hilirisasi industri di berbagai sektor.
Integritas: Pembersihan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di internal perusahaan plat merah.

Dengan ultimatum ini, publik menantikan transformasi besar-besaran di tubuh BUMN agar perusahaan negara benar-benar memberikan kontribusi maksimal bagi kas negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

(Dykha)