Udin Pelor Ketua Satgas Soroti Dugaan Penyalahgunaan Paspor dalam Kasus PMI di Batam
Rara
Batam24.com | BATAM – Ketua Umum Satgas PMI Bakti Tuah Madani, Arba Udin yang akrab disapa Udin Pelor, menyoroti serius dugaan penyalahgunaan penerbitan paspor dalam kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Batam. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono, Senin (20/4/2026).
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kepala Imigrasi Batam Wahyu Eka Putra, perwakilan BP3MI, Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol M. Debby Tri Andrestian, serta Kapolsek KKP AKP Zharfan Edmond.
Dalam pernyataannya, Udin Pelor menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam proses penerbitan paspor, khususnya terhadap pemohon yang bukan berdomisili di Batam.
Ia berharap kepemimpinan baru di jajaran Imigrasi Batam dapat lebih tegas dan selektif dalam memberikan persetujuan pembuatan paspor. Menurutnya, praktik pelolosan pemohon dari luar daerah berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pengiriman PMI secara nonprosedural.
“Pembuatan paspor harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai KTP luar Batam dengan mudah diluluskan. Kami melihat ada indikasi oknum yang bermain di lapangan,” tegas Udin.
Ia juga meminta agar jajaran Imigrasi dapat bersinergi dengan aparat kepolisian, khususnya dalam pengawasan di pelabuhan. Udin menilai, kejahatan terkait PMI ilegal memiliki dampak serius, bahkan disebutnya lebih berbahaya dibandingkan peredaran narkoba.
“Kami harap Imigrasi membuka diri dan memberi ruang kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan di pelabuhan. Ini persoalan serius dan harus ditangani bersama,” tambahnya.
Udin Pelor menutup pernyataannya dengan harapan agar koordinasi antarinstansi semakin solid demi mencegah praktik ilegal yang merugikan masyarakat, khususnya calon pekerja migran.
Sementara itu, Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menegaskan komitmen pihak kepolisian dalam mengungkap dan menindak tegas jaringan PMI ilegal di wilayah hukumnya. Ia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk memperkuat kolaborasi guna menutup celah praktik-praktik pelanggaran hukum tersebut.
(Rara)
