Dapur SPPG Sedanau Ditutup, Investor Beberkan Dugaan Mark Up Harga dan Temuan Pelanggaran SOP
Kasus penutupan dapur SPPG Sedanau membuka dugaan mark up harga bahan baku dan pelanggaran SOP. BGN turun tangan melakukan investigasi.
admin
Batam24.com | Batam – Polemik penutupan sementara Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bunguran Barat, Sedanau, Kabupaten Natuna, mulai menemui titik terang. Sejumlah fakta baru diungkap oleh investor sekaligus mitra pemilik fasilitas, Syafri Samsudin.
Pria yang akrab disapa BWS itu menyampaikan, persoalan bermula dari temuan dugaan ketidaksesuaian operasional dapur dengan standar operasional prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sejak awal saya membangun dapur ini untuk mendukung program pemerintah, dan harus berjalan sesuai juknis serta SOP BGN, secara profesional dan menjunjung tinggi kejujuran,” ujar BWS kepada media, Rabu (1/4/2026).
Temuan Bahan Busuk hingga Dugaan Mark Up
Dalam perjalanannya, BWS mengaku menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan, termasuk bahan baku yang tidak layak konsumsi.
“Bahkan ditemukan daging ayam dalam karung yang sudah membusuk. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan operasional,” ungkapnya.
Tak hanya itu, hasil penelusuran timnya ke sejumlah pemasok juga mengungkap dugaan mark up harga bahan baku yang cukup signifikan.
Ia mencontohkan harga tempe di pasar sekitar Rp2.500 per keping, namun dalam laporan administrasi tercatat Rp3.000 hingga Rp5.000 per pcs.
“Selisihnya bisa lebih dari 100 persen dan terjadi hampir setiap hari. Hal serupa juga kami temukan pada harga tahu. Ini berpotensi merugikan negara,” tegasnya.
Evaluasi: Kualitas Pangan Menurun dan Pengawasan Lemah
BWS juga membeberkan sejumlah catatan evaluasi selama operasional dapur, antara lain:
Penurunan kualitas bahan pangan, seperti ukuran ayam lebih kecil, buah kurang layak (jeruk tidak manis, semangka hambar), hingga kualitas beras menurun
Pengawasan relawan dinilai lemah dan belum sesuai SOP BGN
Kondisi dapur pasca produksi kurang terjaga kebersihannya
Kinerja pengawas lapangan (Aslap) belum optimal
Dugaan selisih harga operasional, termasuk LPG yang dilaporkan Rp260.000, sementara harga lokal sekitar Rp235.000
Selain itu, ia juga menyoroti kurangnya keterlibatan petani lokal.
“Padahal ada petani yang ingin memasok buah, tapi ditolak. Seharusnya program ini juga memberi manfaat bagi masyarakat lokal,” katanya.
Belum Ada MoU, Jadi Alasan Penutupan
BWS menegaskan, penutupan dapur tidak hanya dipicu persoalan operasional, tetapi juga belum adanya kesepakatan kerja sama resmi dengan Yayasan Rakyat Cerdas Ternutrisi sebagai pengelola.
Awalnya, disepakati rencana kerja sama selama dua tahun. Namun, draft tersebut belum ditandatangani, dan justru muncul draft baru dengan masa sewa hanya enam bulan.
“Ini tentu jadi pertanyaan besar bagi saya sebagai pemilik fasilitas. Investasi yang saya keluarkan tidak kecil,” ujarnya.
2.045 Penerima Manfaat Terdampak
Penutupan dapur berdampak pada sekitar 2.045 penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta sekitar 40 relawan yang terlibat.
Meski demikian, BWS berharap operasional dapat segera kembali berjalan dengan solusi yang lebih jelas, termasuk kemungkinan pergantian yayasan pengelola.
BGN Siapkan Investigasi Internal
Persoalan ini turut dikonfirmasi kepada Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Soni Sonjaya, S.I.K, saat kunjungan kerja di Batam dalam agenda evaluasi di Hotel Aston, Kamis (2/4/2026).
Dalam keterangannya, Soni menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi internal.
“APIP BGN akan melakukan investigasi. Jika tidak bisa diselesaikan, akan kami lanjutkan ke aparat penegak hukum. Tidak ada yang dilindungi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas program.
“Program ini mulia dan harus dijaga. Jika ada penyimpangan seperti mark up harga, tentu akan kami tindak,” tambahnya.
Laporan Sudah Disampaikan ke Berbagai Pihak
BWS mengaku telah melaporkan persoalan ini secara lisan dan tertulis kepada sejumlah pihak, di antaranya:
- Wakil Kepala BGN melalui staf khusus
- Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN
- Wakil Gubernur Kepulauan Riau
- Pemerintah Kabupaten Natuna
Hingga berita ini diterbitkan, pihak investor diketahui telah melakukan pertemuan dengan Wakil Kepala BGN dan Wakil Gubernur Kepri.
Menunggu Kelanjutan Investigasi
Media masih menunggu hasil investigasi lanjutan serta klarifikasi dari pihak yayasan pengelola. Sementara itu, wawancara lanjutan dengan Direktorat Pemantauan dan Pengawasan BGN akan disajikan pada pemberitaan berikutnya.
