Heboh Bendera One Piece Dikibarkan Jelang 17 Agustus, Ini Kata Panglima Tengah LLMB Batam

Rara Rara
Aug 4, 2025 - 18:07
0
Heboh Bendera One Piece Dikibarkan Jelang 17 Agustus, Ini Kata Panglima Tengah LLMB Batam
Foto Panglima Tengah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Laskar Melayu Bersatu (DPD LLMB) Kota Batam, Pakngah Dt. Hasbullah,




Batam24.com l Batam, 4 Agustus 2025 – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, jagat maya diramaikan dengan beredarnya video dan foto pengibaran bendera bergambar simbol bajak laut dari serial animasi One Piece. Fenomena ini menuai beragam respons dari masyarakat, mulai dari protes hingga dukungan.

Menanggapi hal tersebut, Panglima Tengah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Laskar Melayu Bersatu (DPD LLMB) Kota Batam, Pakngah Dt. Hasbullah, memberikan pandangan dari sisi hukum dan kebangsaan. Ia menegaskan, pengibaran bendera selain Merah Putih tidak serta-merta melanggar hukum, selama dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Secara hukum, tidak ada larangan mutlak terhadap pengibaran bendera lain, baik itu bendera komunitas, adat, maupun hiburan seperti One Piece, selama tidak menggantikan posisi atau merendahkan kehormatan bendera Merah Putih. Semua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009,” jelas Pakngah Dt. Hasbullah dalam keterangan resminya.

Namun, ia menekankan bahwa dalam momen sakral seperti HUT RI, Merah Putih tetap menjadi satu-satunya bendera negara yang wajib dikibarkan dan dihormati sepenuhnya. “Dalam konteks ekspresi budaya atau hobi, pengibaran bendera lain bisa saja dilakukan, asalkan tidak mengganggu upacara kenegaraan dan tidak menyalahi aturan,” tambahnya.

Pakngah Dt. Hasbullah juga mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam merespons fenomena budaya populer. “Mari kita bedakan antara penghinaan terhadap simbol negara dan ekspresi budaya. Selama tidak mengganggu kehormatan negara, ini adalah bagian dari dinamika sosial yang bisa diarahkan secara positif,” ujarnya.

Kasus ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait aturan penggunaan simbol negara. Ia juga mendorong adanya ruang dialog antara budaya populer dan nilai-nilai kebangsaan agar keduanya bisa berjalan selaras tanpa mengurangi penghormatan kepada simbol-simbol negara. (Rara)