Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Program Reformasi Birokrasi Digital Dorong Layanan Publik Lebih Cepat
percepatan Reformasi Birokrasi Digital (RBD) di tingkat Pemda oleh KemenPAN-RB untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan publik. Dibahas pula tantangan koordinasi antar-daerah, pentingnya kesehatan fiskal, dan dampak positif RBD terhadap kecepatan perizinan usaha kecil.
Dykha Miza 
Batam24.com — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggalakkan program percepatan Reformasi Birokrasi (RB) di tingkat Pemerintahan Daerah (Pemda) melalui digitalisasi layanan publik. Inisiatif ini bertujuan memangkas rantai birokrasi, mengurangi praktik korupsi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada kecepatan pelayanan perizinan, tetapi juga pada akuntabilitas penggunaan dana publik.
1. Komitmen Pusat dan Pengambilan Keputusan Strategis
Pemerintah pusat menetapkan target ketat bagi Pemda dalam mencapai level pelayanan digital tertentu hingga akhir tahun 2026. Keputusan strategis ini diambil dalam serangkaian rapat koordinasi tingkat tinggi, di mana fokus utama adalah memonitor kinerja dan membandingkan indikator pencapaian setiap daerah. Keberhasilan program ini dianggap esensial untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas fiskal nasional.
2. Tantangan Koordinasi dan Integrasi Antar-Daerah
Implementasi Reformasi Birokrasi Digital (RBD) menuntut koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan Pemda, serta integrasi sistem antar-daerah. Koordinasi ini sering melibatkan perjalanan dinas dan audit cepat dari pusat ke berbagai wilayah untuk memastikan kepatuhan standar. Kelancaran konektivitas dan logistik menjadi kunci untuk menjamin sinkronisasi data dan sistem pelayanan publik di seluruh Indonesia.
3. Dampak Langsung pada Layanan Publik dan Perizinan
Reformasi ini diharapkan langsung terasa dampaknya di masyarakat. Peluncuran sistem terintegrasi di tingkat lokal (seperti pelayanan dasar terpadu) merupakan manifestasi dari komitmen Pemda untuk menyederhanakan akses layanan. Salah satu tujuan utamanya adalah mempercepat proses perizinan usaha kecil, yang secara langsung akan mendukung pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif lokal.
(Dykha)
