Desak Menteri Baru Bertindak Tegas, GHLHI Soroti Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan

Batam24.com | Jakarta — Ketua Umum DPP Gugus Hukum Lingkungan Hidup Indonesia (GHLHI), Bakti Lubis, melontarkan kritik tajam sekaligus peringatan serius atas penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Ia menekankan bahwa jabatan tersebut bukan sekadar simbol, melainkan mandat berat untuk memutus rantai pelanggaran lingkungan yang kian meluas.

Dalam pernyataannya, Bakti menyampaikan ucapan selamat, namun dengan nada tegas ia mengingatkan bahwa publik menanti gebrakan nyata, bukan sekadar retorika. Menurutnya, lonjakan kasus pencemaran dan kerusakan ekosistem di berbagai wilayah telah memasuki fase mengkhawatirkan.

“Kami mengucapkan selamat, tetapi tantangan ke depan sangat berat. Dibutuhkan keberanian politik dan ketegasan dalam mengambil langkah strategis,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa selama ini penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih terkesan lemah dan belum menimbulkan efek jera. Praktik perusakan alam, baik di daratan maupun kawasan pesisir, dinilai masih berlangsung tanpa penindakan yang konsisten.

“Tidak boleh ada kompromi. Negara harus hadir secara nyata. Pelaku perusakan lingkungan harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Lebih jauh, Bakti juga menyindir kinerja penanganan kasus lingkungan pada periode sebelumnya yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan kuat terhadap perlindungan ekosistem. Ia menilai pendekatan yang selama ini ditempuh cenderung administratif dan belum menyentuh akar persoalan.

“Selama ini belum terlihat greget yang kuat. Ke depan harus ada pendekatan progresif, bukan sekadar formalitas. Penegakan hukum harus menjadi panglima,” tambahnya.

Menurutnya, kondisi lingkungan hidup nasional saat ini sudah berada pada titik kritis. Kerusakan hutan, pencemaran air, hingga degradasi wilayah pesisir membutuhkan respons cepat, terukur, dan berorientasi jangka panjang.

Di sisi lain, GHLHI menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra kritis pemerintah. Organisasi tersebut berkomitmen mengawal setiap kebijakan agar tetap berada di jalur perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat luas.

“Kami siap bersinergi, tetapi juga akan mengawasi secara ketat. Kebijakan yang diambil harus benar-benar berpihak pada kelestarian lingkungan, bukan kepentingan sesaat,” pungkasnya. (Rara)