Tolak UMP 2026, Ribuan Buruh "Geruduk" Istana Negara dan Monas Hari Ini
Batam24.com | JAKARTA – Kawasan pusat pemerintahan di sekitar Istana Negara dan Silang Monas, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (29/12/2025), dipadati oleh ribuan massa buruh. Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran guna memprotes penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026.
Tuntutan Utama: Revisi Angka UMP
Pemicu utama aksi ini adalah ketidakpuasan para buruh terhadap keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5,73 juta. Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa angka tersebut tidak masuk akal karena lebih rendah dibandingkan upah minimum di daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang yang sudah menyentuh angka Rp5,95 juta.
Buruh mendesak pemerintah untuk:
-
Merevisi UMP DKI 2026 menjadi minimal Rp5,89 juta (naik sekitar 6,5%) agar sesuai dengan Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
-
Menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di atas nilai KHL.
-
Menolak penetapan UMSK di Jawa Barat yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja.
"Sangat tidak logis jika upah di Jakarta, pusat ekonomi dan perkantoran raksasa, justru lebih rendah dibandingkan pabrik di daerah penyangga," ujar Said Iqbal dalam orasinya di depan Patung Kuda.
Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas
Untuk mengawal jalannya aksi, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.392 personel gabungan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis tanpa senjata api.
Sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional:
-
Penyempitan terjadi di Jalan Medan Merdeka Selatan menuju arah Balai Kota.
-
Masyarakat diimbau menghindari kawasan Monas, Jalan Budi Kemuliaan, dan Jalan Merdeka Barat untuk menghindari kemacetan total.
Respons Pemerintah
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, sebelumnya sempat menanggapi rencana aksi ini dengan mengajak serikat buruh untuk duduk bersama. Ia menjelaskan bahwa angka Rp5,73 juta merupakan hasil diskusi panjang di Dewan Pengupahan dan sudah mempertimbangkan berbagai subsidi bantuan bagi pemegang KTP DKI, seperti transportasi dan sembako murah.
Aksi ini rencananya akan berlangsung selama dua hari hingga Selasa (30/12/2025). Jika aspirasi tidak didengar, massa mengancam akan melakukan aksi solidaritas nasional pada awal tahun 2026 mendatang.
(Dykha)
