BP Batam dan Polri Perkuat Sinergi Pengamanan, Dorong Kepastian Hukum dan Investasi di Batam
BATAM, Batam24.com, Jumat 21 Agustus 2026 — Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memperkuat kerja sama dalam bidang keamanan dan penegakan hukum melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di wilayah kerja BP Batam.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di Balairung Sari Kantor BP Batam, Jumat (21/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha di Batam.
Acara tersebut dihadiri Astamaops Polri Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran, M.Si., Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin, Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, jajaran pejabat utama Polri dan Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Dirpam BP Batam serta jajaran BP Batam.
Dalam sambutannya, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa kerja sama dengan Polri bukanlah sesuatu yang baru. Namun, nota kesepahaman tersebut menjadi bentuk keberlanjutan sekaligus penguatan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan serta investasi di Kota Batam.
Menurut Amsakar, posisi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas membuat kebutuhan terhadap sinergi lintas lembaga semakin penting. Terlebih, aktivitas pembangunan dan investasi di Batam terus berkembang sehingga membutuhkan dukungan keamanan dan kepastian hukum.
“Kerja sama dengan Polri merupakan bagian penting dalam memastikan pembangunan dan investasi di Batam dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif,” demikian substansi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu, Astamaops Polri Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran menekankan bahwa keberhasilan nota kesepahaman tidak cukup hanya dilihat dari dokumen yang ditandatangani maupun jumlah personel yang dilibatkan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan kerja sama justru terletak pada kemampuan aparat dalam mencegah persoalan, merespons gangguan secara cepat serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat maupun dunia usaha.
“Yang jauh lebih penting bukanlah berapa banyak dokumen yang kita tanda tangani, tetapi apa yang berubah setelah dokumen ini kita tanda tangani,” tegas Fadil.
Ia juga menegaskan bahwa peran Polri dalam mendukung pembangunan tidak sebatas sebagai penyedia keamanan atau security provider. Polri harus mampu menjadi mitra strategis pembangunan atau partner pembangunan.
Kerja sama BP Batam dan Polri tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari bantuan pengamanan dan penegakan hukum, pertukaran data serta informasi, penanganan konflik sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan ekosistem data dan infrastruktur digital hingga pemanfaatan sarana dan prasarana.
Fadil juga mendorong perubahan pola pengamanan dari sekadar pengerahan personel menuju pengelolaan keamanan yang lebih terintegrasi.
“Kita perlu bergerak dari security deployment menuju security management,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan komitmen Polda Kepri untuk mengawal pelaksanaan kerja sama antara Polri dan BP Batam.
Polda Kepri akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar keamanan dan ketertiban di wilayah Batam tetap terjaga. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dunia usaha, pembangunan dan investasi.
Penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi BP Batam dan Polri dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan di kawasan industri, perdagangan, pelabuhan maupun sektor investasi.
Dengan sinergi yang semakin kuat, kedua institusi berkomitmen mewujudkan Batam yang aman, kondusif dan memiliki iklim investasi yang semakin terpercaya. (Rara)
