Rutan Batam Terima Kunjungan Kerja Asisten Deputi Kemenko Polhukam, Bahas Tata Kelola Pemasyarakatan

Rutan Batam Terima Kunjungan Kerja Asisten Deputi Kemenko Polhukam, Bahas Tata Kelola Pemasyarakatan
Foto Rutan Batam Terima Kunjungan Kerja Asisten Deputi Kemenko Polhukam, Bahas Tata Kelola Pemasyarakatan




Batam24.com l Batam – Selasa, 8 Juli 2025. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam menerima kunjungan kerja penting dari Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jumadi, bersama tim, Selasa (8/7/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Telaahan dan Rekomendasi Tata Kelola Pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Riau, sebagaimana tertuang dalam surat Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Nomor: DIP-KS.01.07-0025 tanggal 3 Juli 2025.

Kepala Rutan Kelas IIA Batam, Fajar Teguh Wibowo, didampingi para pejabat struktural, menyambut langsung kedatangan rombongan. Dalam kesempatan ini, tim melakukan monitoring menyeluruh terhadap berbagai aspek layanan pemasyarakatan, terutama dalam hal pelayanan tahanan.

Beberapa fokus utama pemantauan antara lain:

Evaluasi data overstaying warga binaan,

Penerapan aplikasi Sistem Penilaian Penahanan Terintegrasi (SPPT-TI) sebagai alat digital untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi layanan publik pemasyarakatan.

Dalam keterangannya, Jumadi menyampaikan apresiasi atas kondisi Rutan Batam yang aman, tertib, dan kondusif. Ia juga menggarisbawahi pentingnya inovasi berkelanjutan, konsistensi keamanan, serta profesionalisme dalam menyelenggarakan layanan pemasyarakatan.

> "Kami melihat Rutan Batam mampu menjaga stabilitas dan menjalankan pelayanan dengan standar yang baik. Ini harus dijaga dan terus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tantangan pemasyarakatan ke depan," ujar Jumadi.

Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan pemasyarakatan yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

(Rara)