Sejak Maret 2026, Jaringan PMI Ilegal di Batam Diduga 14 Kali Berangkatkan Korban, Perekrut Raup Rp1 Juta per Orang

Sejak Maret 2026, Jaringan PMI Ilegal di Batam Diduga 14 Kali Berangkatkan Korban, Perekrut Raup Rp1 Juta per Orang
Foto: Istimewa



BATAM, Batam24.com – Kepolisian Sektor (Polsek) Batu Ampar mengungkap dugaan praktik perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke luar negeri. Berdasarkan pengakuan tersangka, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak Maret 2026 dan sudah 14 kali memberangkatkan pekerja migran melalui jalur pelabuhan resmi.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Plt Kapolsek Batu Ampar, AKP Raden Bimo Dwi Lambang, didampingi Panit/Penyidik serta Kasi Humas Polresta Barelang, AKP Budi Santosa, di depan lobi Polsek Batu Ampar, Selasa (17/11/2026).

Dalam keterangannya, pihak kepolisian menjelaskan bahwa tersangka yang telah diamankan memiliki peran menjemput korban dari bandara, kemudian membawa korban ke sebuah rumah penampungan sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

Dari setiap korban yang berhasil diberangkatkan, tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp1 juta per orang.

Polisi mengungkapkan, berdasarkan pengakuan tersangka, praktik perekrutan tersebut telah berjalan sejak Maret 2026. Selama kurun waktu tersebut, para pelaku diduga sudah 14 kali memberangkatkan PMI secara nonprosedural ke luar negeri.

Sementara itu, korban yang berhasil diamankan dalam pengungkapan terbaru ini disebut sebagai orang ke-15 apabila dihitung berdasarkan rangkaian pemberangkatan yang diakui tersangka.

Modus perekrutan calon pekerja migran tersebut dilakukan melalui media sosial. Para korban kemudian diarahkan untuk mengikuti proses pemberangkatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur penempatan pekerja migran Indonesia.

Meski menggunakan akses pelabuhan resmi, proses perekrutan dan pemberangkatan tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun mekanisme penempatan PMI sebagaimana ketentuan pemerintah.

Pihak kepolisian menegaskan, pengungkapan kasus ini belum berhenti pada tersangka yang telah diamankan. Penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk siapa saja yang berperan dalam proses perekrutan hingga pemberangkatan para korban.

Dalam pemeriksaan sementara, korban diketahui hanya memberikan keterangan mengenai pihak yang memberangkatkannya. Korban menyebut seseorang berinisial A sebagai pihak yang merekrut atau memberangkatkannya.

Namun, polisi masih mendalami informasi tersebut untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan perekrutan PMI nonprosedural ini.

Raden Bimo menegaskan, penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural tersebut.

"Kami masih melakukan pendalaman terkait siapa saja yang terlibat dalam perekrutan ini. Jaringan perekrutan pekerja migran yang tidak sesuai prosedur ini akan kami ungkap sampai tuntas," tegas Raden Bimo.

POLISI IMBAU MASYARAKAT TIDAK TERGIUR GAJI BESAR

Dalam kesempatan tersebut, kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri, terutama yang menjanjikan gaji besar tetapi tidak melalui mekanisme resmi pemerintah.

Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang menggiurkan tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas perusahaan, dokumen, serta prosedur penempatan pekerja migran.

Polisi menegaskan, setiap calon pekerja migran harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah agar mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari berbagai risiko, termasuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pengungkapan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa praktik pemberangkatan PMI secara nonprosedural masih berpotensi terjadi dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana perekrutan.

Kepolisian memastikan penyidikan dan pengembangan perkara terus dilakukan guna menelusuri jaringan yang terlibat serta mencegah munculnya korban berikutnya.

(Rara)