Dugaan Intimidasi terhadap Pengusaha di Batam, Nama Pimred Sorot Nusantara Jadi Sorotan
BATAM, Batam24.com – Dunia jurnalistik di Kota Batam, Kepulauan Riau, kembali menjadi perhatian menyusul mencuatnya dugaan penyalahgunaan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi. Seorang pria bernama Dikot Mahatur Purba, yang mengaku sebagai Pimpinan Redaksi (Pimred) media online Sorot Nusantara, diduga meminta sejumlah uang kepada beberapa pengusaha dengan membawa identitas dan jabatannya di media.
Dugaan tersebut terungkap setelah beredarnya tangkapan layar percakapan yang memperlihatkan komunikasi antara pihak yang bersangkutan dengan sejumlah pengusaha. Dalam percakapan itu, terdapat dugaan permintaan uang yang diarahkan untuk ditransfer ke rekening pribadi.
Tak hanya persoalan permintaan uang, isi percakapan tersebut juga memunculkan dugaan adanya tekanan melalui pemberitaan. Pihak yang tidak memenuhi permintaan disebut-sebut berpotensi menjadi sasaran pemberitaan bernada negatif.
Salah satu pesan yang beredar memperlihatkan pernyataan yang diduga disampaikan Dikot dengan membawa jabatan pimpinan redaksi.
"Buka aja di media Sorot Nusantaranews, saya Pimred," demikian bunyi pesan dalam tangkapan layar tersebut.
Pernyataan itu menuai perhatian karena dinilai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap pihak yang berkomunikasi dengannya.
Dalam percakapan lainnya, muncul dugaan permintaan tambahan dana. Ketika permintaan tersebut tidak mendapat respons sebagaimana diharapkan, komunikasi disebut berlanjut dengan nada emosional.
Rangkaian peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai batas antara aktivitas jurnalistik, kepentingan pribadi, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan redaksional.
Meski demikian, seluruh tuduhan tersebut masih memerlukan pembuktian. Tangkapan layar yang beredar perlu diverifikasi keaslian dan konteksnya, sementara pihak yang disebutkan berhak memberikan penjelasan.
Ketua IPJI Kepri Ismail Ratusimbangan : Jangan Jadikan Pers sebagai Alat Kepentingan Pribadi
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau mengaku prihatin sekaligus menyayangkan apabila dugaan tindakan tersebut benar dilakukan oleh seseorang yang mengaku menjabat sebagai pimpinan redaksi.
Menurutnya, jabatan pimpinan redaksi bukan sekadar posisi struktural dalam perusahaan media, melainkan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas, independensi, dan kredibilitas pemberitaan.
Ia menilai setiap produk jurnalistik harus memiliki dasar fakta yang kuat, narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan, serta melalui proses verifikasi sebelum dipublikasikan.
"Saya sangat menyayangkan jika hal seperti ini benar terjadi. Menjadi seorang pimpinan redaksi bukan perkara mudah. Ada tanggung jawab profesional yang harus dijaga, termasuk kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik," ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya pemberitaan yang dinilai lebih mengedepankan opini dibandingkan fakta dan keterangan narasumber yang jelas.
"Membuat berita hanya berdasarkan opini tanpa narasumber yang jelas tentu tidak memenuhi standar jurnalistik. Apalagi jika pemberitaan tersebut terkesan bertujuan menghakimi seseorang," tegasnya.
UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik Harus Menjadi Pedoman
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Pers memiliki fungsi memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta menjalankan kontrol sosial. Fungsi tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk menekan, mengintimidasi, ataupun memperoleh keuntungan pribadi.
Apabila ditemukan indikasi pemerasan atau ancaman yang disertai permintaan uang, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.
Pengusaha yang merasa dirugikan juga diharapkan menyimpan bukti komunikasi, riwayat transaksi, maupun dokumen lain yang relevan untuk mendukung proses pengaduan kepada aparat penegak hukum.
Minta Aparat dan Organisasi Pers Lakukan Penelusuran
Mencuatnya dugaan tersebut menjadi momentum bagi organisasi profesi dan pemangku kepentingan pers di Batam untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik jurnalistik yang tidak sesuai aturan.
Profesionalisme wartawan tidak ditentukan oleh jabatan, kartu pers, maupun nama besar sebuah media, melainkan oleh kompetensi, integritas, dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada Dikot Mahatur Purba dan pihak manajemen Sorot Nusantara guna memperoleh penjelasan atas dugaan yang beredar.
Hak jawab dan hak koreksi tetap diberikan kepada pihak terkait demi menjamin pemberitaan yang berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Red)
