Kapal Pengawas PSDKP 61 Meter Mulai Dibangun di Batam, Perkuat Pengawasan Laut Indonesia
BATAM, Batam24.com – Upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia terus dilakukan melalui pembangunan kapal pengawas baru. Kapal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sepanjang 61 meter mulai memasuki tahap konstruksi setelah dilaksanakan Keel Laying di Galangan PT Bandar Abadi, Tanjung Uncang, Batam, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksdya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan Ashaf. Turut hadir Aslog Dankodaeral IV Kolonel Laut (T) Herry Yunaldi, S.T., M.Tr.Hanla, bersama sejumlah pihak terkait.
Prosesi Keel Laying menjadi salah satu tahapan penting dalam pembangunan kapal. Tahapan ini menandai dimulainya konstruksi badan kapal sekaligus menjadi tonggak awal dalam proses mewujudkan kapal pengawas yang nantinya digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Kehadiran kapal pengawas sepanjang 61 meter tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, kapal ini diproyeksikan mendukung upaya penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran di laut serta menjaga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan agar tetap sesuai dengan ketentuan.
Dukungan Kodaeral IV dalam kegiatan tersebut turut menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperkuat kapasitas pengawasan dan keamanan maritim. Kolaborasi berbagai unsur menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan pengawasan di wilayah laut Indonesia yang memiliki karakteristik kepulauan.
Batam sendiri memiliki posisi strategis dalam aktivitas maritim nasional karena berada di kawasan dengan jalur pelayaran dan aktivitas ekonomi laut yang padat. Karena itu, penguatan sarana pengawasan dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta potensi sumber daya kelautan Indonesia.
Pembangunan kapal pengawas PSDKP tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat armada pengawasan, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga sumber daya laut sekaligus mendukung kedaulatan dan kepentingan nasional di wilayah perairan Indonesia. (Rara)
