Kejari Batam Perkuat Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Melalui Rapat Koordinasi PAKEM 2026
BATAM, Batam24.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mengawasi perkembangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di tengah masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Kota Batam Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026) tersebut digelar di Aula Sasana R. Soeprapto, Kantor Kejaksaan Negeri Batam. Rapat dipimpin Kasubsi I Intelijen Kejari Batam, Oklandy Badaruddin Alwi, S.H., bersama Tim PAKEM Kejari Batam.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di wilayah Kota Batam.
Selain memperkuat koordinasi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum pertukaran informasi, penyamaan persepsi, serta pembahasan berbagai perkembangan di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan keresahan, mengganggu ketertiban umum, maupun memengaruhi kerukunan antarumat beragama.
Melalui koordinasi tersebut, setiap anggota Tim PAKEM diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan secara optimal sesuai kewenangan masing-masing.
Pengawasan yang dilakukan diharapkan tetap mengedepankan pendekatan koordinatif, proporsional, serta menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan dan kehidupan beragama di tengah masyarakat.
Kejari Batam menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan kondusif melalui pelaksanaan tugas serta fungsi intelijen penegakan hukum.
Sinergi lintas instansi melalui Tim PAKEM diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga toleransi, memperkuat kerukunan umat beragama, serta memelihara stabilitas sosial di Kota Batam.
Dengan demikian, koordinasi yang berkelanjutan menjadi penting agar setiap potensi permasalahan dapat diantisipasi secara tepat tanpa mengabaikan prinsip toleransi dan kebebasan masyarakat dalam menjalankan keyakinannya sesuai ketentuan hukum.
(Rara)
