N. Zega Desak Polda Kepri Periksa CCTV, ONIN Siap Kawal Polemik Penyidik PPA

BATAM, Batam24.com – Polemik yang melibatkan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri), Iptu Yanti Harefa, terus menjadi perhatian. Sejumlah persoalan yang berkembang, mulai dari dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan Djuwita Playgroup hingga tudingan intimidasi dalam proses pemeriksaan, dinilai perlu mendapat kejelasan melalui pembuktian yang objektif.

Ketua Ono Nias Indonesia (ONIN) DPW Kepri, N. Zega, menyatakan pihaknya siap mengawal perkembangan persoalan tersebut hingga seluruh fakta terungkap. Ia meminta penanganan perkara tidak terjebak dalam perdebatan opini maupun saling tuding antarpihak.

Menurut N. Zega, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap rekaman kamera pengawas atau CCTV yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Ia mendesak Polda Kepri memastikan seluruh rekaman yang relevan diperiksa secara profesional. Hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat dijelaskan kepada publik sesuai ketentuan hukum, tanpa mengabaikan kerahasiaan penyidikan serta perlindungan identitas dan privasi anak.

"Saya akan mengawal kasus ini. Saya tantang Polda Kepri untuk mengungkap fakta melalui pemeriksaan CCTV. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi perdebatan panjang tanpa kejelasan. Publik membutuhkan fakta, bukan sekadar saling melontarkan tuduhan," tegas N. Zega.

Ia menilai rekaman CCTV dapat menjadi salah satu petunjuk penting untuk menguji kesesuaian berbagai keterangan yang telah disampaikan para pihak.

Karena itu, seluruh proses penanganan perkara harus mengedepankan profesionalitas, objektivitas, independensi, serta berpedoman pada alat bukti yang sah.

Soroti Dugaan Intimidasi Saat Pemeriksaan

Selain meminta pemeriksaan CCTV terkait dugaan kekerasan terhadap anak, N. Zega juga menyoroti munculnya tudingan intimidasi dalam proses pemeriksaan dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik.

Menurutnya, tudingan tersebut tidak boleh langsung dianggap benar ataupun diabaikan. Setiap pernyataan harus diuji berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terdapat rekaman CCTV selama proses pemeriksaan yang relevan, ia meminta rekaman tersebut turut diteliti guna memperoleh gambaran objektif mengenai situasi yang sebenarnya.

"Kalau memang ada tuduhan intimidasi, silakan buktikan. Sebaliknya, apabila rekaman CCTV menunjukkan tidak adanya tindakan sebagaimana yang dituduhkan, maka pernyataan tersebut juga harus diuji kebenarannya. Jangan sampai seseorang dituduh melakukan sesuatu tanpa dukungan bukti yang jelas," ujarnya.

N. Zega menambahkan, apabila dalam perkembangan selanjutnya ditemukan indikasi kuat adanya tuduhan tidak benar yang merugikan nama baik Iptu Yanti Harefa, pihaknya siap mendorong agar persoalan tersebut dikaji melalui mekanisme hukum.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penilaian mengenai dugaan pencemaran nama baik harus didasarkan pada fakta, bukti, konteks pernyataan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepentingan Anak Harus Menjadi Prioritas

Lebih jauh, N. Zega mengingatkan agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi konflik personal maupun ajang saling menyerang antarpihak.

Menurutnya, substansi utama yang harus menjadi perhatian adalah pengungkapan dugaan peristiwa yang dipersoalkan, perlindungan terhadap anak, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Ia menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus ditempatkan sebagai prioritas. Di sisi lain, pelapor, pihak terlapor, maupun aparat penegak hukum juga harus mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Jangan sampai substansi persoalan justru tenggelam karena masing-masing pihak sibuk membangun opini. Kalau ada pelanggaran, buktikan dan proses sesuai hukum. Kalau ada tuduhan yang tidak benar, harus ada mekanisme hukum untuk memulihkan nama baik pihak yang dirugikan," katanya.

Polda Kepri Diharapkan Berikan Penjelasan

Polemik ini menjadi perhatian karena menyangkut dua persoalan serius, yakni dugaan kekerasan terhadap anak dan dugaan ketidakprofesionalan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Atas dasar itu, Polda Kepri diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk langkah-langkah pemeriksaan terhadap rekaman CCTV yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Transparansi dalam penegakan hukum bukan berarti seluruh materi penyidikan harus dibuka kepada publik. Namun, masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai proses penanganan perkara sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kerahasiaan penyidikan, dan perlindungan hak pihak terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, pernyataan N. Zega merupakan sikap dan pandangannya terhadap polemik yang berkembang. Belum terdapat kesimpulan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan benar atau tidaknya dugaan intimidasi maupun dugaan kekerasan terhadap anak.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polda Kepri, pihak Djuwita Playgroup, Iptu Yanti Harefa, serta seluruh pihak terkait untuk menyampaikan keterangan maupun bukti guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

Pada akhirnya, pengungkapan persoalan ini harus bertumpu pada fakta, bukti, dan proses hukum yang objektif. Sebab, kepastian hukum tidak boleh dibangun berdasarkan opini, melainkan melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Redaksi)