Kapolda Kepri Tegaskan Tak Ada Toleransi Pelanggaran Anggota, Propam Diminta Bersih-bersih Internal

Kapolda Kepri Tegaskan Tak Ada Toleransi Pelanggaran Anggota, Propam Diminta Bersih-bersih Internal
Foto: Istimewa



BATAM, Batam24.com – Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM., menegaskan pentingnya pembenahan internal Polri melalui penguatan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap seluruh personel. Ia meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) tidak memberikan ruang bagi praktik saling melindungi anggota yang melakukan pelanggaran.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidpropam Polda Kepri Tahun Anggaran 2026 di Harmoni One Convention Hotel, Batam, Kamis (19/11/2026).

Kapolda menekankan bahwa upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus dimulai dari pembenahan internal. Menurutnya, profesionalisme kepolisian tidak cukup hanya ditunjukkan melalui keberhasilan pengungkapan kasus maupun pelaksanaan tugas di lapangan, tetapi juga harus didukung integritas setiap personel.

Kegiatan Rakernis tersebut mengusung semangat penguatan fungsi Propam dalam mengamankan, mendukung, dan menyukseskan rencana kerja Polri serta program pemerintah tahun 2026.

Pelaksanaannya juga menjadi bagian dari implementasi Quick Wins Kapolri Program Nomor 6, yakni Bersih ke Dalam, Bersih agar Dipercaya. Program ini menitikberatkan pada pembentukan institusi kepolisian yang bersih, pelayanan publik tanpa pungutan liar, penindakan terhadap anggota bermasalah, serta pengelolaan pengaduan masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Dalam arahannya, Suhendri secara khusus meminta jajaran Propam meningkatkan pengawasan terhadap potensi pelanggaran personel, mulai dari penyalahgunaan narkoba, perjudian online, praktik korupsi, pemerasan hingga penyalahgunaan kewenangan.

Ia mengingatkan agar tidak ada anggota yang merasa kebal terhadap aturan maupun mendapatkan perlindungan hanya karena hubungan kedekatan dan solidaritas sesama personel.

"Apabila kita ingin membersihkan institusi, maka harus dimulai dari dalam terlebih dahulu. Jangan ada budaya saling menutupi kesalahan anggota dengan alasan loyalitas, solidaritas, maupun soliditas. Siapa pun yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Suhendri.

Kapolda juga mengingatkan bahwa Bidpropam memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga marwah dan kehormatan institusi Polri. Karena itu, seluruh personel Propam harus mampu menunjukkan keteladanan, baik dalam kedisiplinan, sikap, maupun perilaku ketika menjalankan tugas.

Menurutnya, penegakan aturan tidak boleh hanya berlaku bagi anggota di luar Propam. Personel yang bertugas melakukan pengawasan juga harus tunduk pada aturan yang sama apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Pengawasan internal, lanjutnya, harus dilaksanakan secara konsisten dan berimbang dengan pembinaan. Dengan demikian, setiap personel dapat memahami tanggung jawab profesinya sekaligus menghindari tindakan yang bertentangan dengan kode etik dan ketentuan hukum.

Rakernis tersebut turut dihadiri Irwasda Polda Kepri, para pejabat utama (PJU) Polda Kepri, serta peserta Rakernis Bidpropam dan jajaran.

Melalui forum tersebut, Kapolda berharap lahir berbagai langkah strategis dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal. Penegakan disiplin juga diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Upaya pembenahan internal ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan kepolisian berjalan profesional, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Sebab, kepercayaan publik terhadap Polri sangat bergantung pada perilaku serta integritas aparat yang berada di garis depan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengajak masyarakat untuk turut berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa Polri menyediakan layanan pengaduan dan bantuan kepolisian melalui nomor 110 yang dapat diakses selama 24 jam tanpa dikenakan biaya pulsa.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan laporan, pengaduan, maupun meminta bantuan kepolisian ketika menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan aparat.

Polda Kepri berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat terus diperkuat, sehingga tercipta lingkungan yang aman sekaligus mendorong terwujudnya institusi Polri yang semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya publik.

(Rara)