Kepulauan Riau Memimpin: Proyek Ekonomi Biru Dipercepat, Dorong Kepri Jadi Gerbang Investasi Maritim Asia
Artikel ini membahas percepatan proyek Ekonomi Biru di Kepulauan Riau (Kepri), dengan fokus menjadikan provinsi ini gerbang investasi maritim Asia. Dibahas pula tantangan tata kelola data maritim, peningkatan konektivitas logistik Batam/Bintan, komitmen APBN untuk pendanaan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dykha Miza 
Batam24.com — Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memposisikan diri sebagai pilar utama Blue Economy (Ekonomi Biru) Indonesia, memanfaatkan lokasi geografisnya yang strategis di jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Rencana strategis pemerintah daerah saat ini fokus pada pembangunan infrastruktur maritim terintegrasi, peningkatan konektivitas antarpulau, dan penyederhanaan regulasi untuk menarik investasi asing, khususnya di sektor pariwisata bahari dan industri galangan kapal. Gubernur Kepri, dalam forum investasi pada 3 Desember 2025, menyatakan bahwa Kepri siap menjadi gerbang utama perdagangan maritim di Asia Tenggara.
1. Fondasi Kebijakan dan Pemanfaatan Data Maritim
Keberhasilan akselerasi ekonomi Kepri membutuhkan fondasi kebijakan yang kuat dan berbasis data yang akurat, terutama mengenai pengelolaan sumber daya laut, zonasi industri, dan pengawasan batas negara. Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (BP-KEK) Kepri mengadakan rapat kerja yang intensif dengan kementerian terkait untuk menyelaraskan regulasi, memastikan One Single Submission (OSS) berjalan lancar, dan mengintegrasikan data potensi maritim untuk keputusan investasi.
2. Konektivitas dan Logistik Perdagangan Internasional
Sebagai provinsi kepulauan, konektivitas adalah darah nadi ekonomi. Bandara Internasional Hang Nadim Batam dan Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, serta pelabuhan kargo di Batu Ampar dan Karimun, memegang peran vital. Peningkatan infrastruktur transportasi sangat penting untuk mendukung arus logistik ekspor-impor yang tinggi. Selain itu, kecepatan dan efisiensi mobilitas antar-pulau merupakan prasyarat untuk keberhasilan investasi dan pengembangan pariwisata bahari.
3. Komitmen Pendanaan dan Anggaran Jangka Panjang
Proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jembatan Bintan-Batam dan pengembangan pelabuhan membutuhkan jaminan pendanaan yang stabil dan jangka panjang. Komitmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pusat yang kuat dan alokasi dana daerah (APBD) yang terencana sangat krusial. Pendanaan yang stabil ini penting untuk memastikan proyek pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal, termasuk alokasi untuk pengawasan keamanan laut.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Pelayanan Publik
Di tingkat lokal, Pemda Kepri berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan UKM yang mendukung sektor pariwisata dan industri. Peluncuran program layanan terintegrasi di tingkat kecamatan/desa dan dukungan terhadap produk kreatif lokal di Batam, Bintan, dan Karimun menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh masyarakat kepulaua.
(Dykha)
