Dado Herdiansyah Dorong Kajian Serius, Wacana PROJO Jadi Partai Politik Menguat Jelang Pemilu 2029
BATAM, Batam24.com — Wacana transformasi PROJO dari organisasi relawan menjadi partai politik mulai mendapat perhatian menjelang Pemilu 2029. Sekretaris DPD PROJO Kepulauan Riau, Dado Herdiansyah, menilai gagasan tersebut perlu dibahas secara terbuka melalui kajian organisasi yang matang dan melibatkan seluruh struktur hingga ke daerah.
Ditemui usai kegiatan HUT ke-12 PROJO di Jakarta, Dado mengatakan perjalanan panjang PROJO sebagai organisasi relawan telah membentuk jaringan dan pengalaman politik yang cukup besar di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, modal tersebut dapat menjadi kekuatan penting bagi masa depan organisasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa membentuk partai politik tidak cukup hanya mengandalkan besarnya jaringan relawan.
“Kalau PROJO ingin bertransformasi menjadi partai politik, jangan hanya berganti atribut. Harus ada lompatan besar dari organisasi relawan menjadi institusi politik yang memiliki gagasan, platform, kaderisasi dan struktur yang kuat. Jangan sampai hanya menjadi partai baru tanpa pembeda,” ujar Dado.
Dari Kekuatan Pendukung ke Kekuatan Politik
Dado menilai selama ini PROJO telah menjadi bagian dari dinamika politik nasional melalui peran relawan dalam berbagai momentum demokrasi. Namun, kekuatan relawan memiliki keterbatasan ketika berbicara mengenai pengambilan kebijakan strategis yang berada dalam ruang politik formal.
Karena itu, menurutnya, organisasi perlu melakukan evaluasi mengenai posisi dan arah perjuangan jangka panjang.
“PROJO tidak boleh selamanya hanya menjadi kekuatan pendukung setiap momentum pemilu. Ada waktunya kekuatan tersebut dikembangkan menjadi kekuatan politik yang mampu melahirkan kader dan ikut menentukan arah kebijakan negara,” katanya.
Meski demikian, Dado menegaskan bahwa wacana tersebut belum menjadi keputusan resmi organisasi. Pembahasan mengenai kemungkinan transformasi, kata dia, masih merupakan bagian dari diskusi tentang masa depan PROJO.
Ia menilai organisasi sebesar PROJO harus memiliki visi jangka panjang dan tidak hanya bergerak berdasarkan momentum politik lima tahunan.
Pemilu 2029 Dinilai Menjadi Momentum Penting
Menurut Dado, Pemilu 2029 dapat menjadi titik penting bagi PROJO untuk menentukan arah organisasinya. Waktu yang masih tersedia perlu dimanfaatkan untuk mengukur kesiapan secara objektif.
Sejumlah aspek yang perlu dikaji antara lain kesiapan struktur organisasi, kualitas kader, basis massa, platform politik, strategi pemenangan, pendanaan hingga persyaratan hukum apabila organisasi memutuskan masuk ke arena politik formal.
“Kalau gagasan ini serius, jangan baru bergerak ketika tahapan Pemilu 2029 sudah berjalan. Kajian harus dilakukan dari sekarang. Hitung kekuatan, kelemahan, peluang dan risikonya secara terbuka,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keputusan strategis mengenai masa depan PROJO tidak boleh hanya ditentukan oleh kalangan elite organisasi.
Menurut Dado, aspirasi dari DPD, DPC, kader serta relawan di berbagai daerah harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
“Keputusan sebesar ini tidak boleh hanya ditentukan oleh satu atau dua orang. Kalau PROJO akan menentukan masa depannya, dengarkan suara struktur daerah dan kader. Ini harus menjadi keputusan organisasi, bukan keputusan kelompok tertentu,” ujarnya.
Jangan Hanya Menjadi Kendaraan Politik Elite
Dado mengingatkan, apabila suatu saat PROJO memutuskan menjadi partai politik, transformasi tersebut harus memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar perebutan kursi dan jabatan.
Menurutnya, kekuasaan seharusnya menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kalau suatu hari PROJO menjadi partai, jangan sampai hanya menjadi kendaraan untuk mengejar kursi dan jabatan. Kekuasaan itu alat, bukan tujuan. Yang harus menjadi tujuan adalah bagaimana kekuasaan digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, sebuah partai politik harus memiliki platform yang konkret dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Beberapa isu yang dinilai penting untuk diperjuangkan antara lain penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, pendidikan, ketahanan pangan, perlindungan nelayan dan petani, lingkungan hidup, pemerataan pembangunan serta pemberantasan korupsi.
Harus Memiliki Pembeda
Menurut Dado, Indonesia tidak membutuhkan kehadiran partai politik baru hanya untuk menambah jumlah peserta dalam kontestasi demokrasi.
Apabila PROJO memilih menjadi partai politik, maka harus ada gagasan dan karakter yang membedakannya dari partai-partai yang telah ada.
“Indonesia tidak membutuhkan sekadar tambahan nama partai. Kalau PROJO menjadi partai, harus ada alasan mengapa rakyat harus memilihnya. Harus ada gagasan yang jelas, kader yang berkualitas dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu, ia menilai proses transformasi harus dilakukan secara terukur dan tidak didorong oleh dinamika politik sesaat.
DPP Diminta Membuka Ruang Diskusi
Dado menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi PROJO secara nasional terkait pembentukan partai politik.
Namun, berkembangnya aspirasi dari berbagai daerah, menurutnya, dapat menjadi alasan bagi DPP PROJO untuk membuka ruang diskusi dan kajian secara lebih serius.
“Kalau aspirasi mengenai transformasi semakin berkembang di daerah, jangan dianggap sebagai sesuatu yang harus ditutup. Justru harus dibuka ruang kajian. Kita harus berani membahasnya secara objektif, mulai dari kesiapan PROJO, manfaat, risiko hingga kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Hasil kajian tersebut, kata Dado, nantinya dapat menghasilkan berbagai kemungkinan. PROJO bisa saja tetap mempertahankan posisinya sebagai organisasi relawan apabila hal itu dinilai sebagai pilihan terbaik.
Namun, apabila aspirasi mayoritas organisasi dan hasil kajian mengarah pada pembentukan partai politik, maka seluruh proses harus ditempuh melalui mekanisme organisasi yang sah serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menentukan Arah Masa Depan
Dado menilai tantangan besar PROJO ke depan bukan hanya menjaga keberadaan organisasi, melainkan menentukan arah perjuangan dan warisan politik yang ingin dibangun.
“PROJO harus menentukan masa depannya. Apakah tetap menjadi kekuatan pendukung dalam sejarah politik Indonesia atau berkembang menjadi kekuatan yang ikut menulis sejarah itu sendiri. Apa pun pilihannya, semuanya harus berangkat dari kepentingan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan,” katanya.
Menjelang Pemilu 2029, wacana transformasi PROJO dinilai memiliki arti strategis bagi perjalanan organisasi. Persoalannya bukan sekadar membentuk partai baru, tetapi bagaimana jaringan relawan yang selama ini telah dibangun dapat memiliki arah perjuangan yang jelas dan berkelanjutan.
Jika tetap berada sebagai organisasi relawan, PROJO dituntut terus memperkuat perannya dalam mengawal aspirasi masyarakat. Namun apabila memilih masuk ke jalur politik formal, organisasi tersebut harus siap membangun sistem, struktur, kaderisasi dan platform politik yang kuat.
Pada akhirnya, arah masa depan PROJO akan sangat bergantung pada kemampuan organisasi menjaga soliditas, menyerap aspirasi dari seluruh daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat.
PROJO, menurut Dado, tidak cukup hanya memiliki jaringan besar. Menjelang Pemilu 2029, organisasi tersebut juga dituntut menentukan arah perjuangan politiknya secara jelas dan berpijak pada kepentingan rakyat.
(Rara)
