FWB Latih 36 Wartawan, Kupas Investigasi dan Penegakan Hukum Lingkungan di Batam.

FWB Latih 36 Wartawan, Kupas Investigasi dan Penegakan Hukum Lingkungan di Batam.
Foto: Istimewa



BATAM, Batam24.com – Tantangan pembangunan dan pesatnya pertumbuhan investasi di Kota Batam menuntut peran pers yang semakin profesional dalam mengawal persoalan lingkungan hidup. Menjawab tantangan tersebut, Forum Wartawan Batam (FWB) menggelar Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup dengan tema "Jurnalisme Lingkungan dan Penegakan Hukum".

Kegiatan yang berlangsung di Cypres Room, Aston Batam Hotel & Residences, Jumat (20/11/2026), diikuti sekitar 36 peserta. Pelatihan ini menjadi ruang peningkatan kapasitas wartawan dalam memahami persoalan lingkungan dari sisi jurnalistik, regulasi, pembuktian ilmiah, hingga pertanggungjawaban hukum.

Ketua Umum FWB, Rudiarjo Pangaribuan, hadir didampingi Sekretaris Alisyahman Saragih dan Bendahara Endang Agustin.

Dalam sambutannya, Rudiarjo menekankan pentingnya peningkatan kompetensi wartawan, terutama ketika melakukan peliputan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

Pelatihan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari Ditreskrimsus Polda Kepri, praktisi jurnalistik investigasi, Perhimpunan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (PTALI) Kepri, serta praktisi hukum.

Polda Kepri: Investasi Harus Berjalan Bersama Perlindungan Lingkungan

Pembahasan diawali oleh Ipda Rafi Arya Yudhantara, S.Tr.K., M.Si., Ps. Panit 1 Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri.

Dalam materinya bertajuk "Lingkungan Hidup, Pers, dan Masa Depan Investasi Batam", ia menguraikan posisi strategis Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, pelabuhan, dan investasi nasional.

Pertumbuhan sektor manufaktur, galangan kapal, logistik, serta kawasan industri memberikan peluang ekonomi yang besar. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan terhadap kelestarian lingkungan, khususnya kawasan pesisir, laut, mangrove, hutan, dan daya dukung lahan.

Kepastian hukum dan pengelolaan lingkungan yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, pers mempunyai peran strategis untuk mendorong transparansi, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

Pemberitaan yang akurat dan berimbang juga dapat membantu membangun kepercayaan publik dan investor terhadap iklim usaha yang berkelanjutan.

Sholihul Abidin Bekali Wartawan Teknik Investigasi

Materi berikutnya disampaikan praktisi jurnalistik investigasi, Sholihul Abidin, S.Sos.I., M.I.Kom.

Ia membahas pentingnya kemampuan wartawan melakukan penelusuran informasi secara mendalam, sistematis, dan independen.

Menurut materi yang disampaikan, peliputan investigasi tidak cukup hanya mengandalkan satu sumber. Setiap informasi perlu diuji melalui dokumen, data, keterangan saksi, serta bukti pendukung lainnya.

Wartawan juga harus mampu membedakan fakta, dugaan, opini, dan interpretasi. Verifikasi, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik, serta pemberian ruang hak jawab kepada pihak yang diberitakan merupakan bagian penting dalam menghasilkan karya jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemampuan tersebut dinilai penting ketika wartawan mengangkat persoalan dugaan pencemaran, kerusakan ekosistem, aktivitas industri, maupun kebijakan pengelolaan lingkungan.

PTALI Kepri Kupas Regulasi dan Pembuktian Pencemaran

Sesi berikutnya menghadirkan tiga pemateri dari PTALI Kepri dengan Azhari Hamid, M.Eng., bertindak sebagai moderator.

Emerson Tarihoran, S.H., M.M., memaparkan materi mengenai regulasi lingkungan hidup di Indonesia dan Batam.

Ia menjelaskan sejumlah landasan hukum, di antaranya Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Pembahasan mencakup instrumen pengelolaan lingkungan, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.

Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai pengawasan pemerintah, hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan.

Sementara itu, Ir. Dendi Purnomo mengangkat tema "Lingkungan Hidup: Bukan Sekadar Isu Hijau".

Ia menjelaskan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan penghijauan, tetapi menyangkut keberlangsungan sistem kehidupan yang berhubungan dengan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.

Dalam konteks Batam, sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan meliputi pertumbuhan industri dan penduduk, keterbatasan sumber air baku, pengelolaan sampah, serta meningkatnya kebutuhan sumber daya alam.

Dendi juga menekankan bahwa pemberitaan lingkungan harus mampu menelusuri akar persoalan, pihak yang mengambil keputusan, pihak yang memperoleh manfaat, hingga masyarakat yang berpotensi menanggung dampaknya.

Selanjutnya, Dina Iriana, S.T., M.T., memberikan pemahaman mengenai pentingnya sampling kualitas lingkungan.

Ia menjelaskan bahwa pengambilan sampel air, udara, dan tanah merupakan salah satu metode ilmiah untuk mengetahui kondisi lingkungan dan membantu pembuktian dugaan pencemaran.

Parameter pengujian air dapat meliputi pH, BOD, COD, TSS, dan kandungan logam berat. Sementara pengujian udara dapat mencakup PM2.5, PM10, SO₂, NO₂, dan CO.

Proses pengambilan sampel harus mengikuti metode standar, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan parameter, dokumentasi, hingga pengamanan sampel sebelum dilakukan pengujian laboratorium.

Hasil pemeriksaan kemudian dibandingkan dengan baku mutu lingkungan untuk mengetahui kondisi kualitas lingkungan berdasarkan parameter yang diuji.

Regulasi Lingkungan Batam dan Kewenangan BP Batam Dibedah

Pada sesi terakhir, Diki Zukriardi memaparkan materi mengenai anatomi regulasi lingkungan hidup di Batam.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan di Batam melibatkan sejumlah institusi pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, hingga BP Batam.

Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi dan pembagian kewenangan yang jelas agar pelaksanaan pengawasan serta perlindungan lingkungan berjalan efektif.

Diki juga mengulas kekhususan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB Batam, termasuk pengaturan penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Mengacu pada Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025, ia menjelaskan kewenangan Kepala BP Batam dalam menerbitkan Persetujuan Lingkungan untuk rencana usaha atau kegiatan yang lokasi tapaknya berada dalam delineasi KPBPB Batam.

Namun, penentuan kewenangan tersebut harus memperhatikan koordinat lokasi proyek, batas delineasi kawasan, jenis kegiatan, dan dasar hukum yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa kesesuaian tata ruang tidak otomatis menunjukkan suatu kegiatan telah memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan.

Dalam pemaparannya, Diki juga membahas daya dukung dan daya tampung lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan, pengawasan, serta sanksi administratif.

Menurutnya, penerbitan Persetujuan Lingkungan bukan akhir dari kewajiban pelaku usaha. Komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan harus tetap dilaksanakan serta diawasi secara berkelanjutan.

Ia turut menekankan pentingnya membedakan pertanggungjawaban administratif, perdata, pidana, dan prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability sesuai ketentuan hukum.

Bagi wartawan, pemahaman tersebut menjadi bekal untuk menelusuri persoalan lingkungan secara lebih mendalam, mulai dari dasar perizinan, pejabat yang berwenang, proses pengawasan, hingga pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran.

Peserta Dipersiapkan Mengikuti UKW

Ketua Panitia, Iwan Fajar, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen FWB dalam mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme insan pers.

Selain mendapatkan pembekalan dari para narasumber, peserta juga memperoleh sertifikat keikutsertaan. Panitia turut menyiapkan tiket untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026.

Melalui kegiatan tersebut, FWB berharap para wartawan semakin memahami persoalan lingkungan hidup, memiliki kemampuan investigasi yang lebih baik, serta mampu menyajikan pemberitaan berdasarkan fakta dan hasil verifikasi.

Penguatan kompetensi ini diharapkan menjadi kontribusi nyata insan pers dalam mengawal pembangunan Batam agar tetap memperhatikan kepastian hukum, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pers profesional bukan sekadar menyampaikan peristiwa, tetapi juga memastikan persoalan publik mendapatkan perhatian melalui informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. (FWB)

(Rara)