DPC PERPADI Karimun Dikukuhkan, Bupati Dorong Penguatan Ketahanan Pangan dan Produksi Lokal

KARIMUN, Batam24.com – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (DPC PERPADI) Kabupaten Karimun periode 2026–2031 resmi dikukuhkan. Pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, petani, pengusaha beras, penyuluh pertanian dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Karimun.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah, Staf Khusus Kepulauan Riau Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si., Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P., Ketua DPD PERPADI Provinsi Kepulauan Riau Syamsul, S.H., jajaran Forkopimda Karimun, pimpinan OPD, penyuluh pertanian, kelompok tani, kelompok wanita tani serta para tamu undangan.

Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah mengatakan keberadaan PERPADI diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras.

Menurutnya, kebutuhan beras masyarakat Karimun cukup besar. Berdasarkan data yang disampaikannya dalam kegiatan tersebut, kebutuhan beras di Kabupaten Karimun mencapai sekitar 2.159 ton setiap bulan.

“Pesan saya, harga beras jangan naik. Kami yakin dengan adanya PERPADI kita bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama terkait dengan beras,” kata Iskandarsyah.

Ia mengakui Kabupaten Karimun bukan merupakan daerah utama penghasil beras. Namun, kondisi tersebut bukan berarti upaya meningkatkan produksi pangan lokal harus dihentikan.

Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong pemanfaatan lahan yang tersedia untuk sektor pertanian, termasuk rencana pengembangan tanaman pangan di sejumlah wilayah.

Bupati juga menyinggung potensi Pulau Kundur yang dinilai dapat dikembangkan untuk sektor pertanian. Selain padi, ia menilai komoditas jagung juga memiliki prospek untuk dikembangkan karena dapat mendukung kebutuhan pakan ternak.

“Kita harus mulai menyiapkan dari sekarang. Jangan sampai kebutuhan pangan kita seluruhnya bergantung kepada daerah lain,” ujarnya.

Menurut Iskandarsyah, ketahanan pangan semakin penting di tengah dinamika geopolitik dan potensi gangguan rantai pasok global. Karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat perlu menyiapkan sumber pangan lokal sebagai bagian dari strategi menghadapi berbagai kemungkinan.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah mempersiapkan lahan serta sejumlah fasilitas pendukung pertanian dan pangan. Salah satunya rencana pembangunan fasilitas yang dapat mendukung pengembangan komoditas pertanian dan kebutuhan pakan.

Di sisi lain, Bupati Karimun menekankan bahwa pembangunan daerah membutuhkan perencanaan jangka panjang. Menurutnya, potensi bonus demografi harus dikelola agar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin Karimun tidak hanya memiliki kejayaan masa lalu, tetapi juga mampu membangun kejayaan masa depan,” katanya.

BRMP Kepri Dorong Swasembada Pangan Berbasis Pulau

Sementara itu, Kepala BRMP Kepulauan Riau Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P., mengatakan pembangunan pertanian di wilayah kepulauan memiliki tantangan berbeda dibandingkan daerah daratan.

Ia menjelaskan, Kementerian Pertanian mendorong konsep kemandirian pangan berbasis pulau. Artinya, setiap pulau diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pertaniannya sesuai kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki.

“Daerah kepulauan itu berbeda formatnya dengan daerah daratan. Cita-cita jangka panjangnya adalah setiap pulau bisa mandiri atau swasembada sesuai potensinya,” jelas Rudi.

Menurutnya, salah satu kendala utama pengembangan pertanian di Kepulauan Riau adalah keterbatasan lahan dan kondisi agronomis. Namun, persoalan tersebut masih dapat diatasi melalui penerapan teknologi pertanian.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola lahan pertanian.

Rudi mengatakan sejumlah lahan yang sebelumnya telah dibuka terkadang hanya produktif selama satu atau dua musim tanam karena tidak dilanjutkan secara konsisten oleh masyarakat.

“Ini menjadi kendala kita. Lahan sudah dibuka dan pernah menghasilkan, tetapi ketika program selesai, tidak dilanjutkan. Padahal kalau dikelola secara berkelanjutan, produktivitasnya bisa terus meningkat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan adanya program peningkatan produksi melalui pendekatan dan teknologi pertanian yang dapat diterapkan tidak hanya di lahan sawah, tetapi juga pada lahan kering yang memenuhi persyaratan.

Karena itu, penyuluh pertanian diminta kembali menginventarisasi lahan-lahan potensial yang dapat dikembangkan untuk tanaman pangan.

“Silakan teman-teman penyuluh melihat kembali lahan yang kira-kira memenuhi syarat. Kalau bisa segera diajukan untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Rudi juga menegaskan pentingnya keberadaan PERPADI sebagai mitra pemerintah. Menurutnya, organisasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggilingan padi, tetapi juga memiliki peran dalam memperkuat rantai pasok pangan dari petani hingga konsumen.

Terlebih, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga membutuhkan rantai pasok pangan yang kuat dan stabil, termasuk di wilayah kepulauan dan perbatasan.

DPC PERPADI Karimun Siap Perkuat Sinergi dengan Petani

Ketua DPC PERPADI Kabupaten Karimun yang baru dikukuhkan bersama jajaran pengurus menyatakan kesiapan organisasi untuk membangun komunikasi dan kolaborasi dengan petani, pemerintah daerah serta pelaku usaha.

PERPADI Karimun akan berupaya menginventarisasi potensi lahan pertanian sekaligus mendorong peningkatan produksi dan tata kelola distribusi beras.

Kehadiran organisasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah bagi para pengusaha penggilingan padi dan beras, tetapi juga mampu menjembatani kebutuhan petani dengan pasar.

Kolaborasi tersebut dinilai penting karena Karimun masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan beras dari luar daerah.

Dengan kondisi geografis Kepulauan Riau yang sebagian besar merupakan wilayah laut, distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ketersediaan dan harga pangan.

Syamsul: PERPADI Siap Perkuat Rantai Pasok Beras di Kepri

Menutup rangkaian kegiatan, Ketua DPD PERPADI Provinsi Kepulauan Riau Syamsul, S.H., menegaskan bahwa pengukuhan DPC PERPADI Kabupaten Karimun bukan sekadar agenda organisasi, tetapi harus menjadi langkah konkret memperkuat ketahanan pangan daerah.

Syamsul mengatakan persoalan pangan di Kepulauan Riau harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari produksi, distribusi hingga kualitas komoditas yang dikonsumsi masyarakat.

“Kita tahu bahwa produksi beras di Kepulauan Riau belum mencukupi kebutuhan daerah. Karena itu, yang perlu kita perkuat adalah bagaimana mata rantai distribusi bisa berjalan dengan baik dan pasokan sampai ke masyarakat melalui mekanisme yang sesuai,” kata Syamsul.

Menurutnya, persoalan beras tidak hanya berkaitan dengan harga dan ketersediaan. Aspek keamanan serta kualitas pangan juga harus menjadi perhatian, terutama ketika komoditas tersebut dikonsumsi masyarakat dalam jangka panjang.

Ia menilai masuknya komoditas pangan melalui jalur yang tidak sesuai mekanisme dapat menimbulkan persoalan tersendiri, sehingga pengawasan dan tata kelola distribusi harus diperkuat bersama.

“Isunya bukan hanya harga, tetapi juga bagaimana beras itu diperoleh dan apakah memenuhi ketentuan serta layak dikonsumsi masyarakat,” ujarnya.

Syamsul berharap PERPADI Karimun dapat menjadi salah satu penggerak kolaborasi antara pemerintah, pengusaha dan petani.

Ia mengatakan PERPADI memiliki jaringan pengusaha penggilingan padi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan tersebut dapat menjadi bagian dari solusi untuk memenuhi kebutuhan daerah yang masih mengalami defisit produksi.

“Kita berharap PERPADI bisa mengambil peran dalam mata rantai distribusi ini. Pengusaha beras di Karimun bisa berkolaborasi dengan jaringan PERPADI di daerah surplus sehingga pasokan dapat masuk ke Karimun melalui prosedur yang benar,” katanya.

Menurut Syamsul, kondisi geografis Karimun dan Kepulauan Riau memang membuat pengembangan pertanian membutuhkan upaya ekstra. Namun, potensi lahan yang ada tetap harus dioptimalkan.

Ia menyebut sejumlah wilayah di Kepri memiliki peluang untuk pengembangan tanaman pangan, meskipun harus disesuaikan dengan karakteristik tanah dan kondisi geografis masing-masing daerah.

“Yang paling realistis adalah bagaimana kita berperan dalam mata rantai distribusi di sini, sambil tetap mendorong produksi lokal sesuai potensi wilayah,” ujarnya.

Syamsul juga mengapresiasi semangat DPC PERPADI Kabupaten Karimun yang dinilainya memiliki komitmen untuk terus berkomunikasi dengan petani dan mencari inovasi dalam pengembangan sektor perberasan.

Ia berharap pemerintah daerah memberikan dukungan sehingga PERPADI dapat menjalankan perannya secara optimal.

“Harapan kita, PERPADI Karimun bisa membuka ruang kerja sama dengan pemerintah dan pengusaha, sehingga ketahanan pangan dapat kita jaga bersama. Bersama petani dan masyarakat, kita kuatkan ketahanan pangan demi masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera,” pungkas Syamsul. (Rara)