Ismeth Abdullah Serap Aspirasi Warga Puri Agung IV Saat Reses di Sungai Beduk

Batam24.com l Batam – Anggota DPD RI, Ismeth Abdullah, melakukan kunjungan reses masa sidang I Tahun 2025–2026 ke Perumahan Puri Agung IV Tahap II RW 12, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, pada Minggu (5/10/2025) pukul 16.15 WIB.

Kedatangan mantan Gubernur Kepri pertama itu disambut antusias oleh perangkat RT/RW dan warga setempat. Ismeth turut didampingi oleh sang istri, Aida Ismeth.

Bagi masyarakat Batam, khususnya di kawasan Sungai Beduk, nama Ismeth Abdullah tentu bukan sosok asing. Selain pernah menjabat sebagai Kepala Otorita Batam, berbagai kebijakan yang ia buat di masa kepemimpinannya masih dirasakan manfaatnya hingga kini.

“Merupakan kebahagiaan bagi kami warga Puri Agung bisa bertemu langsung dengan Bapak Ismeth Abdullah beserta Ibu Aida. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya,” ujar Parsi, Ketua RW 21 Kelurahan Mangsang, dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Ismeth Abdullah menjelaskan fungsi dan peran strategis DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat pusat. Ia juga mengajak warga untuk aktif menyampaikan masukan selama masa reses.

“Pertemuan seperti ini menjadi momen penting untuk menampung aspirasi warga. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan permasalahan yang ada di lingkungan maupun di Kota Batam secara umum,” ujar Ismeth.

Pada sesi dialog, Amin, Ketua RT 04 RW 21, menyampaikan keluhan warga terkait masalah banjir yang kerap terjadi di wilayah mereka akibat ukuran gorong-gorong yang terlalu kecil. Ia juga mengusulkan pembangunan gapura lingkungan yang hingga kini belum terealisasi.

Sementara itu, Wafa, Ketua DKM Masjid setempat, mengangkat persoalan kesejahteraan imam masjid yang dinilainya masih memprihatinkan. Ia berharap agar aspirasi tersebut dapat diperjuangkan melalui DPD RI.

Menanggapi hal itu, Ismeth Abdullah menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Ia juga mendorong perangkat RT/RW untuk lebih aktif menyampaikan masalah banjir dalam forum musrenbang.

“Pemerintah daerah melalui kelurahan dan kecamatan tidak boleh membiarkan persoalan seperti banjir ini berlarut-larut. Tolong sampaikan usulan secara tertulis agar dapat kami perjuangkan melalui jalur resmi,” tegasnya.

Ismeth menambahkan, keberadaan DPD RI merupakan jembatan untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat, sebagaimana amanat undang-undang dan semangat reformasi.

“Setiap aspirasi akan kami tindak lanjuti. Bila terkait kebijakan pusat, akan kami bahas di Komite I DPD RI. Jika menyangkut kebijakan daerah, kami akan langsung berkoordinasi dengan Gubernur atau Wali Kota,” tutupnya.

(Rara)