Cut and Fill, Dugaan Tambang Pasir Ilegal hingga BBM Bermasalah di Batam Disorot, Ismail Pertanyakan Pengawasan Aparat
BATAM, Batam24.com – Aktivitas pematangan lahan atau cut and fill, dugaan penambangan pasir ilegal, penimbunan kawasan mangrove hingga dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Batam kembali menjadi sorotan. Rentetan persoalan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan pemerintah dan ketegasan aparat penegak hukum dalam menjaga lingkungan serta melindungi kepentingan masyarakat.
Ketua Umum Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, secara terbuka mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan Polda Kepri dalam mengawasi berbagai aktivitas yang diduga melanggar ketentuan tersebut.
Menurut Ismail, Batam tidak kekurangan institusi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Namun, apabila dugaan pelanggaran terus bermunculan tanpa penjelasan maupun penindakan yang transparan, kondisi itu berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
"Batam memiliki pemerintah daerah, BP Batam, dan institusi kepolisian. Lantas, mengapa aktivitas yang diduga merusak lingkungan masih terus menjadi persoalan? Jangan sampai masyarakat menilai ada pembiaran terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar hukum," tegas Ismail.
Ia mengatakan, aktivitas cut and fill yang tersebar di sejumlah wilayah Batam harus menjadi perhatian serius. Setiap kegiatan pematangan lahan semestinya diperiksa berdasarkan legalitas perizinan, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, serta ketentuan teknis lainnya.
Persoalannya bukan semata-mata pembangunan fisik atau investasi. Ketika kegiatan tersebut diduga berlangsung tanpa memenuhi persyaratan, dampaknya dapat mengancam kawasan resapan air, ekosistem pesisir, hingga keseimbangan lingkungan hidup.
MANGROVE TERANCAM, KEGIATAN PENANAMAN JANGAN SEKADAR SEREMONIAL
Sorotan Ismail juga tertuju pada dugaan penimbunan dan pembabatan kawasan mangrove. Ia menilai terdapat ironi ketika berbagai pihak menggelar kegiatan penanaman mangrove sebagai bentuk kepedulian lingkungan, tetapi keberadaan hutan mangrove yang telah tumbuh justru diduga terancam oleh aktivitas pembangunan.
Menurutnya, pelestarian lingkungan tidak cukup dilakukan melalui kegiatan penanaman pohon yang bersifat seremonial. Pemerintah harus memastikan kawasan mangrove yang masih tersisa mendapatkan perlindungan nyata.
"Jangan hanya ramai menanam mangrove ketika ada kegiatan seremonial, tetapi mangrove yang sudah tumbuh justru tidak dijaga. Apa artinya penghijauan jika kerusakan lingkungan di tempat lain tidak diawasi secara serius?" sindirnya.
Ia meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi-lokasi yang dilaporkan mengalami penimbunan maupun perubahan fungsi kawasan pesisir.
Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum, termasuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
DISTRIBUSI BBM IKUT DISOROT, PENGAWASAN SPBU DIPERTANYAKAN
Tidak hanya persoalan lingkungan, dugaan penyalahgunaan distribusi BBM di sejumlah SPBU Batam juga menjadi perhatian Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri.
Ismail mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap kemungkinan praktik pembelian, penimbunan, maupun penyaluran BBM yang tidak sesuai ketentuan.
Ia meminta instansi terkait tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga memeriksa praktik distribusi di lapangan, mulai dari proses pembelian hingga penyaluran kepada konsumen.
"Kalau memang ada dugaan penyalahgunaan BBM, jangan berhenti pada pemeriksaan di tingkat operator atau pembeli. Telusuri bagaimana rantai distribusinya, siapa yang memfasilitasi, dan apakah ada pihak lain yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut," ujarnya.
Ismail juga meminta aparat membandingkan efektivitas pengawasan di Batam dengan penanganan kasus serupa di daerah lain.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan distribusi BBM yang tertib, transparan, dan sesuai peruntukannya. Jangan sampai dugaan praktik penyimpangan justru merugikan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari.
ISMAIL PERTANYAKAN KEMUNGKINAN ADANYA BEKING DI BALIK AKTIVITAS ILEGAL
Lebih jauh, Ismail mempertanyakan apakah belum optimalnya penanganan berbagai dugaan pelanggaran tersebut disebabkan lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan pengawasan, atau adanya kepentingan pihak tertentu.
Ia menegaskan, kemungkinan keterlibatan oknum maupun pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas tersebut harus ditelusuri secara profesional apabila ditemukan indikasi dan bukti awal yang cukup.
"Jangan sampai berkembang persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak tertentu yang kebal hukum. Kalau memang ditemukan pelanggaran, siapa pun harus diperiksa. Jangan hanya pekerja lapangan yang ditindak, sementara pihak yang diduga menjadi pemodal atau pengendali tidak pernah disentuh," tegasnya.
Ismail mengingatkan, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Status sosial, kekuatan modal, maupun pengaruh seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari proses hukum.
Namun, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan berdasarkan asumsi atau tudingan sepihak.
DESAK WALI KOTA, BP BATAM DAN KAPOLDA KEPRI TURUN TANGAN
Atas berbagai persoalan tersebut, Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri mendesak Wali Kota Batam yang juga menjabat Kepala BP Batam bersama Kapolda Kepri mengambil langkah konkret.
Ismail meminta dibentuk tim terpadu lintas instansi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas cut and fill, dugaan penambangan pasir ilegal, penimbunan kawasan mangrove, serta pengawasan distribusi BBM di wilayah Batam.
Tim tersebut diharapkan melibatkan instansi lingkungan hidup, pengawasan tata ruang, perizinan, kepolisian, serta lembaga terkait lainnya.
Ia juga meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar publik mengetahui langkah pemerintah dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.
"Batam jangan hanya terlihat sibuk membangun, tetapi persoalan kerusakan lingkungan justru tidak terkendali. Pemerintah dan aparat harus menunjukkan keberanian dalam menjalankan kewenangannya. Kami tidak membutuhkan sekadar pernyataan, tetapi tindakan nyata," pungkasnya.
PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN DAN TRANSPARANSI
Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Pengawasan terhadap pembangunan, perlindungan kawasan mangrove, serta distribusi BBM merupakan bagian penting dalam menjaga kepentingan masyarakat Batam.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Polda Kepri, instansi lingkungan hidup, maupun pihak pengelola SPBU terkait berbagai dugaan yang disampaikan Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri.
Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna menjamin keberimbangan informasi serta memenuhi prinsip jurnalistik.
(Redaksi)
